KODE ETIK PROFESI

1. Persamaan dan perbedaan kode etik profesi akuntansi dan kode etik profesi yang lain adalah:

      Persamaan:

• Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi. 
• Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan.
• Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat.
• Adanya proses lisensi atau sertifikat.
• Adanya organisasi.
• Otonomi dalam pekerjaannya.

Perbedaan:

Kode etik profesi akuntansi:

·         Terdapat majelis yang bertugas mengadili apabila terjadi pelanggaran kode etik oleh anggotanya.

Kode etik profesi lain:

·         Tidak semua profesi yang terdapat organisasi dan mempunyai kode etik memiliki majelis yang bertugas khusus mengadili apabila terjadi pelanggaran kode etik oleh anggotanya (contoh: Ikatan Pustakawan Indonesia/IPI).

 

2. Macam-macam kode etik selain kode etik profesi akuntansi, yaitu:

            KODE ETIK PUSTAKAWAN

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia  telah mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam rangka mencapai tujuan kemerdekaan nasional, yakni  mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata dan berkesinambungan material dan spiritual, diperlukan warganegara  Indonesia yang berkeahlian dalam berbagai bidang termasuk  pustakawan yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang‑undang  Dasar 1945.

Pustakawan yang telah sepakat bergabung dalam organisasi profesi Ikatan Pustakawan Indonesia dengan niat yang luhur serta  penuh kesungguhan mengabdikan dirinya dengan jalan memberikan  pelayanan perpustakaan, dokumentasi dan informasi dengan tujuang  meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan  negara.

Menyadari eksistensi serta peranannya dalam masyarakat, dengan ini Ikatan Pustakawan Indonesia mengikrarkan Kode Etik Pustakawan Indonesia.

 BAB I

Pengertian Pustakawan

Pustakawan adalah seorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat  sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui  pendidikan.

BAB II

Kewajiban Umum

1.      Setiap Pustakawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa profesi pustakawan adalah profesi yang terutama mengembangkan tugas pendidikan dan penelitian.

2.      Setiap Pustakawan Indonesia dalam menjalankan profesinya menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian pada negara dan bangsa.

3.      Setiap Pustakawan Indonesia menghargai dan mencintai kepribadian dan kebudayaan Indonesia.

4.      Setiap Pustakawan Indonesia mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan agama.

5.      Setiap Pustakawan Indonesia menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi yang diperoleh dari masyarakat yang dilayani.

BAB III

Kewajiban kepada organisasi dan profesi

1.   Setiap Pustakawan Indonesia menjadikan Ikatan Pustakawan Indonesia sebagai forum kerjasama, tempat konsultasi dan tempat pengemblengan pribadi guna peningkatan ilmu  pengembangan profesi antara sesama pustakawan.

2.      Setiap Pustakawan Indonesia memberikan sumbangan tenaga, pikiran dan dana kepada organisasi untuk kepentingan  pengembangan ilmu dan perpustakaan di Indonesia.

3.   Setiap Pustakawan Indonesia menjauhkan diri dari perbuatan dan ucapan serta sikap dan tingkah laku yang merugikan organisasi dan profesi, dengan cara menjunjung tinggi nama baik Ikatan Pustakawan Indonesia.

4.   Setiap Pustakawan Indonesia berusaha mengembangkan organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia dengan jalan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan di bidang perpustakaan  dan yang berkaitan dengannya.

BAB IV

Kewajiban antara sesama Pustakawan

1.   Setiap Pustakawan Indonesai berusaha memelihara hubungan persaudaraan dengan mempererat rasa solidaritas antara Pustakawan.

2.      Setiap Pustakawan Indonesia saling membantu dalam berbuat kebijakan dalam mengembangkan profesi dan dalam melaksanakan tugas.

3.      Setiap Pustakawan Indonesia saling menasihati dengan penuh kebijaksanaan demi kebenaran dan kepentingan pribadi, organisasi dan masyarakat.

4.      Setiap Pustakawan Indonesia saling menghargai pendapat dan sikap masing‑masing, meskipun berbeda.

BAB V

Kewajiban terhadap diri sendiri

1.   Setiap Pustakawan Indonesia selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

2.      Setiap Pustakawan Indonesia memelihara akhlak dan kesehatannya untuk dapat hidup dengan tenteram dan bekerja dengan baik.

3.      Setiap Pustakawan Indonesia selalu meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya, baik dalam pekerjaan maupun dalam  pergaulan di masyarakat.

BAB VI

Pelaksanaan Kode Etik

Setiap Pustakawan Indonesia mempunyai tanggung jawab moral untuk melaksanakan Kode Etik ini dengan sebaik‑baiknya.

Kode Etik Kedokteran Indonesia

(KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR: 43/MENKES/SK/X/I993)

Sejak permulaan sejarah yang tersurat mengenai umat manusia, sudah dikenal hubungan kepercayaan antara dua insan yaitu sang pengobat dan penderita. Dalam zaman modern, hubungan ini disebut sebagai hubungan (transaksi) terapeutik antara dokter dan penderita. Yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi harapan dan kekhawatiran makhluk insani.

Sejak perwujudannya sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui serta mengetahui adanya beberapa sifat mendasar (fundamental) yang melekat secara mutlak pada diri seorang dokter yang baik dan bijaksana yaitu sifat ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas ilmiah dan sosial, serta kesejawatan yang tidak diragukan.

Inhotep dari Mesir, Hipocrates dari Yunani, Gelanus dari Roma merupakan beberapa ahli pelopor kedokteran kuno yang telah meletakkan sendi-sendi permulaan untuk terbinanya suatu tradisi kedokteran yang mulia. Beserta semua tokoh dan organisasi kedokteran yang tampil ke forum international kemudian mereka bermaksud mendasarkan tradisi dan disiplin kedokteran tersebut atas suatu etik professional. Etik tersebut sepanjang masa mengutamakan penderita yang berobat demi keselamatan dan kepentingan penderita. Etik itu sendiri memuat prinsip-prinsip, yaitu beneficience, non maleficience, autonomy 

Etik Kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas norma-norma etik yang mengatur hubungan manusia umumnya dan dimiliki azas-azasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus. Khusus di Indonesia- azas itu adalah Pancasila sebagai landasan idiil dan UndangUndang Dasar 1945 sebagai landasan struktural.

Dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran, kami para dokter Indonesia, baik yang bergabung secara fungsional terikat dalam Ikatan Dokter Indonesia, maupun secara fungsional terikat dalam organisasi di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan dan kedokteran, dengan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, telah merumuskan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

KEWAJIBAN UMUM 

Pasal 1

Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

Pasal 2 

Seorang dokter harus senantiasa berupaya melakukan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.

Pasal 3 

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Pasal 4 

Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.

Pasal 5

Tiap perbuatan atau ansehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperolah persetujuan pasien.

Pasal 6 

Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 7 

Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.

Pasal 7a

Sepramg dokter harus, dalam setiap praktek medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.

Pasal 7b

Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubugnan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien.

Pasal 7c

Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.

Pasal 7d

Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.

Pasal 8

Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya.

Pasal 9

Setiap dokter dalam bekerja sama dangan para pejabat dibidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

Pasal 10

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan SUATU permeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal 11 

Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya

Pasal 12 

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.

Pasal 13 

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 14

Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 15 

Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI 

Pasal 16

Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Pasal 17

Setiap dokter hendaklah senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada citacitanya yang luhur.

KETENTUAN DAN KODE ETIK NOTARIS

A.    MATERI KODE ETIK NOTARIS

I.    PENDAHULUAN

Kode Etik dalam arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.                  

Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya”, maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. 

Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.

II. KODE ETIK NOTARIS

Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan:  “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”.

Atas dasar ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar:

1.      Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

2.      Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik.

3.      Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.

III. KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECUALIAN

Bab III Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian.

      KEWAJIBAN

      Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban Notaris. Seorang Notaris             mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1.      Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.

-          Seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.

 2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.

• Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya.
• Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.

3.   Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.

-          Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang Notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan.

-          Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.

 4.   Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab     berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

-          Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.

-          Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.

-          Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.

-          Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

 5.   Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas        pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.

-          Menyadari Ilmu selalu berkembang.

-          Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.

 6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan             Negara.

-          Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris, jabatan Notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu Notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.

7.   Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk     masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

-          Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) Notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian Notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.

8.   Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

-          Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.

-          Kantor Notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.

9.   Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

·         Nama lengkap dan gelar yang sah;

·         Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;

·         Tempat kedudukan;

·         Alamat kantor dan Nomor telepon/fax.

·         Papan nama bagi kantor Notaris adalah Papan Jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada Kantor Notaris, bukan tempat promosi.

·         Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar.

 10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.

-          Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkembangkan rasa persaudaraan profesi.

-          Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.

11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.

-          Memenuhi kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan untuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.

 12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang               meninggal dunia.

-          Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan.

 13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium                    yang ditetapkan perkumpulan.

-          Hal tersebut adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh Notaris.

 14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan    dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena          alasan-alasan yang sah.

-          Akta dibuat dan diselesaikan di Kantor Notaris, diluar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian.

-          Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat Notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.

 15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim.

-          Dalam berhubungan antar sesama rekan dilakukan dengan sikap dan perilaku yang baik dengan saling menghormati dan menghargai atas dasar saling bantu membantu.

-          Tidak boleh saling menjelekkan apalagi dihadapan klien.

 16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak      membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

-          Memperlakukan dengan baik harus diartikan tidak saja Notaris bersikap baik tetapi juga tidak membuat pembedaan atas dasar suku, ras, agama serta status sosial dan keuangan.

 17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah tangga INI.

 LARANGAN 

Pasal 4 Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan. Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun           kantor perwakilan.

-          larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUJN sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUJN.

-          Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT

2.   Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.

-          Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.

 3.   Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.

-          larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.

 4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

-          Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi Notaris.

 5.   Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain.

-          Jabatan Notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.

 6.   Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

-          penandatanganan akta Notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut, Notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.

 7.   Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.

-          Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan.

 8.   Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

-          Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari Notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu,

 9.   Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.

-          Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik.

 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.

-          Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.

 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.

-          Mengambil karyawan rekan Notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor Rekan Notaris.

 12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya.

-          Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

 13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.

-          Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga diantara sesama rekan Notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim.

 14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-          Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga Notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.

 15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN; Isi Sumpah Jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota.

 PENGECUALIAN

Pasal 5 Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran. Hal tersebut meliputi:

 1.   Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.

-          Yang dibolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan.

-          Tidak dimaksudkan sebagai promosi tetapi upaya menunjukkan kepedulian social dalam pergaulan.

 2.   Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.

-          Hal tersebut dianggap tidak lagi sebagai media promosi tetapi lebih bersifat pemberitahuan.

 3.   Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari Kantor Notaris.

-          dipergunakan sebagai papan petunjuk, bukan papan promosi

 B. MATERI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

·         Pengertian Notaris

·         Kewenangan Notaris

·         Protokol Notaris

·         Kewajiban Notaris

·         Larangan

·         Tempat Kedudukan dan wilayah Jabatan

·         Akta Notaris

·         Pengawasan.

 C. MATERI PERKUMPULAN 

A.    Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia,

B.     Bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris (Mukadimah AD-INI).

C.     Perkumpulan bernama Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam UUJN.

D.    Pemerintah hanya mengakui Ikatan Notaris Indonesia sebagai Organisasi Jabatan Notaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Majelis Pengawas.

E.     Perkumpulan INI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

F.      Perkumpulan berazaskan Pancasila.

G.    Tujuan Perkumpulan INI:

1.      Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.

2.      Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.

3.      Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.

4.      Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

H.    Anggota Perkumpulan terdiri dari:

·         Anggota biasa yang terdiri dari Notaris yang telah mengangkat sumpah.

·         Anggota luar biasa yang terdiri dari Candidat Notaris dan Werda Notaris.

·         Anggota Kehormatan yang tediri dari orang-orang yang dianggap mempunyai jasa yang luar biasa terhadap perkumpulan INI

I.       Setiap Notaris Indonesia menjadi anggota biasa. (Mempunyai arti bahwa INI menganut stelsel pasif dalam keanggotaannya).

J.       Hal-hal lain mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

K.    Perkumpulan mempunyai alat pelengkapan organisasi berupa:

1.      Rapat anggota

·         Pada tingkat Nasional disebut Kongres/Kongres Luar Biasa

·         Pada tingkat Propinsi disebut Konferensi Wilayah/Konferensi Wilayah Luar Biasa

·         Pada Tingkat Kota atau Kabupaten disebut Konferensi Daerah/Konferensi Daerah Luar Biasa.

 L.   Struktur Kepengurusan Perkumpulan INI.

·         Pada Tingkat Pusat disebut Pengurus Pusat.

·         Pada Tingkat Propinsi disebut Pengurus Wilayah.

·         Pada Tingkat Kota/Kabupaten disebut Pengurus Daerah.

 M.  Perkumpulan juga mempunyai Dewan Kehormatan, yang terdiri dari:

·         Pada Tingkat Pusat disebut Dewan Kehormatan Pusat.

·         Pada Tingkat Propinsi disebut Dewan Kehormatan Wilayah.

·         Pada Tingkat Kota/Kabupaten disebut Dewan Kehormatan Daerah.

 N.  Dewan Kehormatan adalah salah satu alat perkumpulan INI yang merupakan badan yang mandiri dan bebas dari kepengurusan INI yang mempunyai tugas untuk:

·         melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;

·         memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;

·         memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

 Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dalam pelaksanaan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 orang, terdiri atas unsur 

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.

2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.

3. Ahli atau akademisi 3 (tiga) orang.

Pengawasan meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris

 

Sumber:

a.   http://wardogi.blogspot.com/2008/02/kode-etik-kedokterang-gigi-indonesia.html

b.      http://ftumj.ac.id/upload/kode_etik_profesi.pdf

c.       UU NO. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN)